Plato dalam salah satu bukunya berjudul Georgias menulis perdebatan Socrates, gurunya, dengan Thrasymachus, kaum Sofist. Menurut Thrasymachus hukum ialah apa yang berguna bagi si kuat. Dan adil adalah semua yang dilakukan demi kepentingan kekuasaan yang ada dalam negara. Pendapat itu dibantah oleh Socrates dan dikatakan pemerintah juga bisa berbuat khilaf. Karena kemungkinan berbuat khilaf, apa yang baik untuk kepentingan kekuasaan belum tentu baik untuk rakyat.
Socrates berkata, “ Tiap penguasa tidak boleh mengejar kepentingan pribadi saja, tapi juga bertugas menyelenggarakan kepentingan rakyat.” Namun kaum Sofist, orang yang mengukur segala sesuatu hanya dari diri sendiri sehingga pernyataan-pernyataannya kerap memperuncing masalah, menolak pendapat Socrates. Mereka mengatakan, “Ketidakadilan jauh lebih menguntungkan dibandingkan keadilan. Keadilan bekerja hanya untuk kepentingan si kuat, sedang ketidakadilan itu mempertahankan sesuatu yang berguna dan memberi keuntungan bagi diri sendiri.” Ditambahkan, “Kebajikan itu hanya membawa kesukaran dan kesedihan. Seseorang untuk mrnjadi berbahaya dan ditakuti harus menonjolkan ketidakadilan dengan topeng kejujuran.
Ajaran-ajaran kaum Sofist itu bisa jadi mengandung kebenaran dalam kenyataannya. Sedang pendapat Socrates memiliki kebenaran ideal. Sejarah membuktikan suatu negara yang pemimpinnya berlaku sewenang-wenang, menindas, dan tidak adil justru membawa negara itu dalam keutuhan sosial maupun politik yang baik. Kepatuhan rakyat kepada penguasa bukan karena rasa aman yang diberikan oleh negara, juga bukan karena kesadaran politik rakyat sudah mencukupi, tetapi kepatuhan mereka lebih berdasarkan karena ketakutan. Tidak ada oposisi, tidak ada perlawanan, tidak ada disintegrasi, semua berjalan di rel masing-masing adalah contoh bagaimana terjadinya sebuah proses “harmonisasi” yang sesuai dengan kehendak penguasa.
Jika kepatuhan karena ketakutan yang terjadi, lantas dimana letaknya kebahagiaan yang notabene adalah tujuan hidup manusia di dunia? Kepatuhan karena ketakutan jelas tidak membuat rakyat bahagia dan bukan wujud rasa terima kasih rakyat pada pemerintah di sisi lain tidak ada satupun penguasa di dunia yang bisa hidup tenang bila rakyatnya hidup dalam ketakutan. Karena sikap diam dan ketakutan rakyat menyimpan bara dendam serta berkecenderungan melakukan pemberontakan. Sikap diam rakyat sebenarnya merupakan alunan doa tak terucapkan pada Tuhan agar menghukum penguasa yang bertindak sewenang-wenang. Sang penguasa tidak akan pernah tenang dan bahagia dalam hidupnya, karena tiap detik dipergunakan hanya untuk memikirkan siapa yang akan memberontak dan bagaimana cara menumpasnya.
Kepatuhan semu oleh pemerintah otoriter disebut persatuan dan kesatuan, ketakutan disebut peran serta rakyat dalam proses pembangunan dan kesadaran rakyat akan hukum. Namun bagi rakyat kepatuhan merupakan upaya menyelamatkan diri, menumpuk kepedihan untuk mencari saat yang tepat untuk meledak. Kekuatan rakyat yang seperti itu jarang disadari oleh rezim otoriter
Walau sang penguasa mampu membungkus kekejian dengan bahasa ketertiban, penindasan diganti keamanan, ketidakadilan diistilahkan dengan penegakan hukum, toh penderitaan rakyat tidak dapat selamanya ditangguhkan. Dan ketika rakyat menuntut hak, kekuatan mereka tidak akan mampu dibendung. Persatuan dan kesatuan negara menjadi terancam, radikalisme tumbuh subur dan puncaknya adalah pertumpahan darah.
Sejarah modern membuktikan, sebutlah Uni Sovet (sekarang Rusia) pasca komunis jatuh, negeri itu menjadi tercabik-cabik dalam berbagai macam disintegrasi dan ambruknya sektor ekonomi. Masing-masing wilayah, suku, etnis ingin berdiri sendiri untuk meneguhkan identitas kelompok. Demikian juga dengan Yugoslavia (sekarang pecah menjadi beberapa negara), perang antar etnis berkepanjangan dan terjadinya genocide yang mengerikan. Ketika negara ditinggalkan oleh penguasa atau pemerintah yang otoriter dan sistem yang menindas, disintegrasi terbuka di depan mata siap menelan korban tanpa peduli rasa kemanusiaan.
Semoga kisah-kisah yang mengerikan itu tidak terjadi di Indonesia. Tapi bagaimanapun kecenderungan-kecenderungan itu mau tidak mau sudah mulai terjadi di Indonesia, walaupun kadarnya masih belum terlau masif. Kemunculan berbagai konflik seperti di Sambas, Ambon, Aceh, Papua dan berbagai daerah di nusantara lainnya perlu menjadi sebuah perenungan bersama. Konflik-konflik ini terjadi karena ada sebuah proses rekonstruksi politik dari negara, terutama rezim yang berkuasa, yang seakan-akan membuat dunia luar tahu bahwa ini adalah konflik ras atau buadaya. Padahal, itu hanya sebuah kamuflase politik belaka. Jangan pula sampai kasus lepasnya Timor Timur terulang kembali pada daerah lain. Konsep Bhinneka Tunggal Ika harus tetap dijadikan landasan bagi bangsa Indonesia untuk tetap survive dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air.
Dan ternyata ketidakadilan yang dibungkus oleh topeng kejujuran hanya menjadi kebohongan yang terorganisir. Sebab antara keadilan dan kejujuran menjadi mata rantai untuk membangun sebuah peradaban kemanusiaan. Kejujuran dan keadilan merupakan kata kunci kebahagiaan. Tak satupun manusia bisa berlaku adil jika ia tidak bisa menerima kejujuran. Dan tidak ada yang bisa jujur jika tidak mengetahui keadilan. Untuk berlaku jujur, kadang kala kita harus mau menerima pil pahit, walaupun itu berat untuk dilakukan.
Untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik dan juga lebih beradab diperlukan kejujuran. Jujur untuk mengakui segala perbedaan agama, etnis, kemampuan ekonomi. Jujur untuk mengakui bahwa kebenaran bukan monopoli kelompok kita sendiri. Dan jujur untuk mengatakan tidak pada praktek-praktek penyimpangan politik seperti KKN. Terakhir, untuk membangun sifat kejujuran memang harus dimulai dari setiap pribadi kita masing-masing. Setelah itu dapat dilembagakan pada sebuah dialog intensif antar komponan bangsa sehingga sifatnya dapat menjadi masif. Lalu setelah kita berani bersikap jujur, maka barulah kita pantas berteriak MERDEKA!
0 comments:
Post a Comment